Menteri Keuangan Sri Mulyani Mengingatkan Negara Maju untuk Mengejar Komitmen Pendanaan Transisi Energi di Indonesia

Cari Kabar – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak ragu-ragu menagih janji negara-negara maju untuk menyumbang US$100 miliar setiap tahunnya, yang setara dengan Rp1.493 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.938 per dolar AS), sebagai pendanaan untuk transisi energi di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ani, sapaan akrab Menteri Keuangan, dalam Paris Summit for a New Financing Pact yang dipimpin oleh Prancis dan India sebagai Presidensi G20 2023. Menurutnya, keterlambatan pencairan dana untuk transisi energi telah menghambat berbagai proyek yang sedang berjalan.

“Diperlukan langkah konkret dari negara-negara maju untuk membantu pendanaan aksi iklim, termasuk melalui pemenuhan komitmen sebesar US$100 miliar per tahun yang hingga saat ini masih terbengkalai,” tegaskan Ani seperti yang dikutip dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan pada Jumat (23/6).

Ia menegaskan bahwa perubahan iklim tidak dapat dihadapi secara individual, melainkan membutuhkan kerja sama global. Ani menyoroti peran penting yang dapat dimainkan oleh negara-negara maju dalam hal pembiayaan, teknologi, dan keahlian.

“Saat ini, banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan dalam hal pendanaan untuk menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem keuangan global, termasuk bank pembangunan multilateral, untuk mengatasi kesenjangan dalam pembiayaan, terutama bagi negara-negara berkembang,” tegasnya.

Paris Summit 2023, yang berlangsung pada tanggal 21-23 Juni 2023 di Prancis, menjadi ajang pertemuan bagi berbagai kepala negara dan pemerintahan, Komisi Eropa, Dewan Eropa, serta Bank Sentral Eropa.

Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga telah menekankan pentingnya komitmen dari negara-negara maju terkait pendanaan ini. Ia menyoroti hal tersebut dalam KTT G7 2023 yang dihadiri oleh para pemimpin negara maju.

“Presiden Jokowi menyampaikan keraguan negara-negara berkembang mengenai komitmen negara-negara maju, di mana hingga saat ini, janji pendanaan sebesar US$100 miliar per tahun belum terpenuhi. Presiden menekankan bahwa pendanaan iklim harus bersifat konstruktif dan bukan dalam bentuk utang,” ungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers virtual pada hari Minggu (21/5).

Sebelum ke Paris Summit 2023, Sri Mulyani sebelumnya telah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi yang serupa pada tahun 2021. Terlebih lagi, komitmen negara-negara maju tersebut sebenarnya sudah diumumkan sejak tahun 2019.

Ani menyebutkan bahwa negara-negara berkembang telah berkomitmen untuk mengurangi emisi mereka sebagai upaya dalam mengatasi perubahan iklim. Namun, seringkali negara-negara berkembang menghadapi kendala pendanaan yang tidak memadai.

Oleh karena itu, negara-negara berkembang menuntut negara-negara maju untuk serius dalam memberikan bantuan dana sebesar Rp1.493 triliun tersebut, termasuk juga kepada Indonesia.

Sumber : cnnindonesia.com