Kementerian Keuangan Serahkan Penagihan Utang PT Minarak Lapindo Jaya kepada PUPN Cabang Jakarta

Cari Kabar – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah sepenuhnya menyerahkan urusan penagihan utang PT Minarak Lapindo Jaya (LMJ) kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang Jakarta. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Rionald Silaban, saat ditemui di kantornya pada Selasa (20/6/2023).

Rionald menjelaskan bahwa penanganan kasus utang Lapindo telah diserahkan sepenuhnya kepada PUPN cabang Jakarta. “Kami sudah menyerahkan masalah Lapindo kepada PUPN. Kami sudah serahkan kepada PUPN cabang Jakarta, sehingga PUPN cabang Jakarta akan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan PUPN,” jelas Rionald.

Menurut Rionald, pihaknya telah berulang kali melakukan upaya penagihan dan mengirimkan surat kepada PT Minarak Lapindo Jaya (LMJ). Namun, tidak dijelaskan mengapa LMJ tidak melunasi utangnya kepada negara.

Pada tahun lalu, Rionald juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berpartisipasi dalam proses penagihan utang Lapindo.

Seperti yang diketahui, PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya yang merupakan perusahaan milik Keluarga Bakrie, belum melunasi utang mereka kepada pemerintah. Utang tersebut seharusnya jatuh tempo pada 10 Juli 2019. Namun, setelah tiga tahun berlalu, utang tersebut masih belum dibayar dan terus bertambah karena adanya denda dan bunga yang terus berjalan.

Perlu diketahui bahwa PT LMJ terjerat utang setelah bencana lumpur menenggelamkan Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah memberikan dana talangan untuk ganti rugi melalui perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak pada 22 Maret 2007.

Jumlah utang Lapindo kepada pemerintah mencapai Rp 773,8 miliar dengan bunga sebesar 4%. Utang tersebut berasal dari dana talangan yang diberikan pemerintah sebagai ganti rugi akibat bencana alam Lumpur Lapindo kepada masyarakat sekitar pada tahun 2007.

Seiring berjalannya waktu, pembayaran yang seharusnya dilakukan setiap tahun hanya dilakukan sekali pada akhir tahun 2018 dengan jumlah Rp 5 miliar. Sejak itu, tidak ada pembayaran lain yang dilakukan oleh Lapindo meski pemerintah terus melakukan penagihan.

Total nilai utang Lapindo hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp 2,23 triliun, termasuk bunga sebesar Rp 201 miliar dan denda yang jumlahnya tidak diungkapkan secara rinci.

Sumber : cnbcindonesia.com