Luhut Jadi Pengarah Komite MRPN Bersama Mahfud MD

Cari Kabar – Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai pengurus komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). 

Tak hanya Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menunjuk Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD sebagai pengurus komite MRPN. 

Hal itu dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasiona yang diteken Jokowi pada 16 Juni 2023. 

Menurut Perpres tersebut, MRPN merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN yang berkaitan dengan adanya risiko pembangunan nasional. 

Entitas MRPN itu terdiri dari Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan badan lainnya. 

Tugas utama dari entitas MRPN yaitu bertanggung jawab dalam mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor.

Dalam beleid itu juga dijelaskan maksud dan tujuan dari penerapan komite MRPN. Di mana mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, mendorong entitas MRPN lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan. 

“Dan memberikan keyakinan bagi Entitas MRPN dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran pembangunan nasional,” demikian bunyi perpres tersebut. 

Diselenggarakannya MRPN bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kualitas atat kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Susunan Organisasi Komite MRPN

  1. Pengarah 

– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. 

– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. 

– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan. 

  1. Ketua merangkap Anggota 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa 

  1. Wakil Ketua 1 merangkap Anggota 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 

  1. Wakil Ketua 2 merangkap Anggota 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 

  1. Anggota 

– Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir 

– Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly 

– Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar 

– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas

Sumber: Bisnis.com